Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik overclaim produk skincare di media sosial, dengan studi kasus pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Praktik overclaim berupa klaim manfaat yang tidak akurat atau tidak memiliki dasar ilmiah berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang benar sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi BPOM.Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan survei. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert yang melibatkan 50 mahasiswa angkatan 2022 FH ULM, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif untuk mengukur tingkat pemahaman responden terhadap regulasi dan persepsi mereka terhadap pengawasan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun responden memiliki pemahaman dasar yang baik mengenai aspek normatif larangan klaim menyesatkan, tingkat kepercayaan terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di ruang digital masih berada pada kategori sedang hingga rendah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan pengawasan promosi digital, konsistensi sanksi, dan peningkatan literasi hukum konsumen untuk menjamin perlindungan hak konsumen yang lebih efektif

Kata kunci (keyword): perlindungan konsumen, overclaim, skincare