Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan organ perseroan dalam pembebanan hak tanggungan atas aset perseroan untuk menjamin utang pribadi serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe theoritical research dan bersifat preskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa pembebanan hak tanggungan atas aset perseroan untuk menjamin utang pribadi hanya dapat dilakukan apabila untuk kepentingan perseroan dan telah memperoleh persetujuan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tanpa hal tersebut, tindakan Direktur dikualifikasikan sebagai ultra vires, melanggar prinsip fiduciary duty, dan merupakan penyalahgunaan badan hukum (abuse of legal entity). Hasil penelitian rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul adalah kreditur berhak mengeksekusi objek hak tanggungan sebagai kreditur separatis, sedangkan perseroan berpotensi kehilangan asetnya meskipun tidak memperoleh manfaat langsung, serta terbuka kemungkinan sengketa hukum dan pertanggungjawaban pribadi Direktur atas tindakan ultra vires.