Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kompleks di mana pelaku sekaligus merupakan korban yang membutuhkan pemulihan medis dan sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen serta wawancara mendalam dengan pihak pengelola ruang rehabilitasi dan tenaga medis di RSJ Sambang Lihum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di RSJ Sambang Lihum telah berjalan secara terstruktur melalui dua tahapan utama, yaitu rehabilitasi medis yang diawali dengan detoksifikasi intensif selama 15 hari, dan rehabilitasi sosial yang terbagi dalam fase adaptasi, internalisasi, serta reintegrasi dengan durasi 3 hingga 6 bulan. Mayoritas pasien (80%) merupakan rujukan dari sistem peradilan pidana melalui mekanisme restorative justice. Meskipun telah memiliki sistem pemantauan berbasis logbook, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan signifikan, di antaranya keterbatasan fasilitas olahraga dan rekreasi luar ruangan yang memicu kejenuhan pasien, regulasi pembiayaan yang belum mencakup seluruh golongan narkotika, serta belum terlibatnya tenaga ahli RSJ Sambang Lihum secara formal dalam Tim Asesmen Terpadu (TAT). Disarankan adanya integrasi koordinasi yang lebih kuat antara RSJ dengan instansi penegak hukum serta peningkatan sarana pendukung guna menekan angka kekambuhan pasien.

Kata Kunci (keyword): narkotika, rehabilitasi, pecandu narkotika, rumah sakit jiwa sambang lihum