DIGITAL LIBRARY
| JUDUL | : | PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU DALAM PENANGANAN DAMPAK POLUSI DARI AKTIVITAS PERTAMBANGAN BATU BARA DI DESA SEJAHTERA MULIA DAN DESA MAKMUR MULIA, KECAMATAN SATUI | |
| PENGARANG | : | ADELIA PRYANTI NURAMADHANIA | |
| PENERBIT | : | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | |
| TANGGAL | : | 2026-06-24 |
Adelia Pryanti Nuramadhania, 221041312012, Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Penanganan Dampak Polusi Dari Aktivitas Pertambangan Batu Bara Di Desa Sejahtera Mulia Dan Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui. Dibimbing oleh Husein Abdurahman.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dalam penanganan dampak polusi yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan batu bara di Desa Sejahtera Mulia dan Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan melibatkan informan dari Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, masyarakat, dan pihak perusahaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup telah dijalankan dalam fungsi sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Sebagai regulator, pengawasan telah dilakukan, tetapi masih terbatas pada pemberian teguran akibat keterbatasan kewenangan dalam pemberian sanksi. Sebagai fasilitator, mekanisme pengaduan telah tersedia, namun distribusi informasi belum merata. Peran sebagai dinamisator juga belum optimal karena partisipasi masyarakat masih bersifat reaktif. Sementara itu, sebagai katalisator, penanganan dampak polusi masih bersifat jangka pendek dan belum terintegrasi secara komprehensif.
Dampak polusi yang ditimbulkan bersifat multidimensi, meliputi pencemaran udara, kebisingan, gangguan kesehatan seperti ISPA, serta dampak ekonomi terhadap masyarakat. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan perusahaan dengan pelaksanaannya di lapangan yang memicu munculnya aksi protes masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan pengawasan, pemerataan informasi, serta penguatan kebijakan yang berkelanjutan dalam penanganan dampak polusi.
Kata kunci: Peran Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup, Polusi, Pertambangan Batu Bara, Satui
| NO | DOWNLOAD LINK |
| 1 | FILE 1 |
File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI