DIGITAL LIBRARY



JUDUL:PERAN PENDAMPING DESA DALAM PENYELENGGARAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DESA: STUDI KASUS DI KECAMATAN SUNGAI DURIAN KABUPATEN KOTABARU
PENGARANG:SAENURIANSYAH
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2026-06-25


ABSTRAK: SAENURIANSYAH, 2420419310011. Peran Pendamping Desa Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan Desa: Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru. Dibimbing oleh Muhammad Riduansyah Syafari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendamping Desa dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan desa, khususnya pelaksanaan peran sebagai fasilitator, edukator, mediator, dan advokator. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran Pendamping Desa, serta menganalisis dampak dari pelaksanaan peran tersebut terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa yang diukur kedalam aspek akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan tertib administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi peran Pendamping Desa dalam konteks birokrasi pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pendamping Desa memiliki kontribusi penting dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan desa. Pendamping Desa telah menjalankan perannya sebagai fasilitator, edukator, mediator, dan advokator dengan cukup baik. Dimana keempat peran tersebut saling berkaitan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Faktor pendukung pelaksanaan pendampingan desa, adanya dukungan pemerintah kecamatan terhadap setiap peran yang dijalankan oleh pendamping desa, terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pendamping desa dengan pemerintah desa serta pemerintah kecamatan. Faktor penghambat pelaksanaan pendampingan desa yaitu terbatasnya jumlah tenaga pendamping desa dan tingginya biaya operasionl serta luas wilayah geografis desa-desa dampingan menjadi penghambat dalam memaksimalkan proses pendampingan. Pelaksanaan peran pendamping desa mampu membawa dampak yang positif dalam mereformasi birokrasi pemerintahan desa menuju tata kelola yang baik (good governance), yang dibuktikan pula dengan meningkatnya status Indeks Desa Membangun (IDM) di desa-desa lokasi penelitian dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: Peran Pendamping Desa, Birokrasi Pemerintahan Desa, Tata Kelola Desa.

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI