Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah

daerah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok,

khususnya pada fasilitas pelayanan publik seperti perkantoran, fasilitas kesehatan,

dan transportasi umum. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari

dampak negatif asap rokok serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang

menyebabkan implementasi kebijakan ini belum berjalan secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kawasan

Tanpa Rokok di Kota Banjarmasin serta mengidentifikasi faktor-faktor yang

menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskriptif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi dengan melibatkan berbagai informan seperti pegawai instansi,

pengunjung fasilitas publik, petugas lapangan, serta pihak terkait lainnya. Analisis

data menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang

meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok di Kota Banjarmasin secara umum sudah berjalan dengan baik, namun

belum sepenuhnya optimal. Aspek komunikasi telah dilakukan melalui sosialisasi

dan pemasangan papan larangan merokok, namun masih terbatas dan kurang

variatif. Aspek sumber daya menunjukkan bahwa ketersediaan SDM dan sarana

sudah ada, tetapi masih terkendala pada keterbatasan jumlah petugas dan

anggaran. Disposisi pelaksana menunjukkan sikap yang cukup mendukung, tetapi

belum diiringi dengan ketegasan dalam penegakan aturan. Sementara itu, struktur

birokrasi telah memiliki dasar aturan, namun belum didukung oleh koordinasi

yang kuat dan prosedur operasional yang jelas. Faktor penghambat utama dalam

implementasi kebijakan ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat serta

keterbatasan pengawasan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah daerah

meningkatkan intensitas sosialisasi, memperkuat pengawasan dengan dukungan

sumber daya yang memadai, serta memperjelas mekanisme koordinasi dan

penegakan aturan agar implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dapat

berjalan lebih efektif.

Kata Kunci : Kawasan Tanpa Rokok, Implementasi Kebijakan, Edward III