ABSTRAK

Firda Zahiyyah Zahra, 2210411320008, 2026. Implementasi Program Penataan Kawasan Kumuh di Kelurahan Alalak Selatan. Di bawah bimbingan Sugiannor

Permasalahan kawasan kumuh masih menjadi persoalan perkotaan di Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin yang memiliki karakteristik wilayah bantaran sungai dan permukiman padat penduduk. Kelurahan Alalak Selatan merupakan salah satu daerah yang diutamakan guna mengatasi hunian tidak layak yang telah mendapatkan Program Penataan Hunian Tidak Layak oleh Dinas Perumahan Rakyat serta Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin. Meskipun program tersebut telah memberikan perubahan terhadap kondisi fisik lingkungan, seperti pembangunan jalan titian, penataan rumah bantaran sungai, dan perbaikan infrastruktur dasar, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Temuan ini berguna menelaah implementasi Program Penataan Kawasan Kumuh di Kelurahan Alalak Selatan dan mengidentifikasi aspek-aspek penghambat dalam pelaksanaannya.

Temuan ini memakai kajian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Langkah pengumpulan informasi dilaksanakan melalui pengamatan, tanya jawab, serta dokumentasi. Narasumber temuan terdiri dari pihak Disperkim Kota Banjarmasin, aparat kelurahan, serta masyarakat penerima manfaat program. Analisis data dilakukan memakai model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan penyaringan data, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan data secara sistematis, dan tahap akhir berupa perumusan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Temuan memaparkan ternyata realisasi Program Penataan Kawasan Kumuh di Kelurahan Alalak Selatan sudah diterapkan secara memadai dan membawa efek yang konstruktif bagi peningkatan standar lingkungan permukiman. Hal tersebut terlihat dari adanya perbaikan jalan lingkungan berupa titian ulin, penataan kawasan bantaran sungai, serta menurunnya luas kawasan kumuh. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa hambatan, seperti belum meratanya penanganan kawasan, kurangnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya pelaksana. Dengan demikian, diharuskan penguatan koordinasi, pengoptimalan kontribusi komunitas, dan dukungan sumber daya yang lebih optimal agar program penataan kawasan kumuh dapat berjalan secara berangsur dan berkesinambungan.

Kata Kunci:Implementasi Kebijakan, Penataan Kawasan Kumuh, Disperkim, Permukiman Kumuh, Kelurahan Alalak Selatan.