ABSTRAK 

Ahmad Jabidin, 2110413310069, 2026, Collaborative Governance dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banjarmasin. Di bawah bimbingan Husein Abdurrahman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Collaborative Governance dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banjarmasin yang dilaksanakan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam pencegahan, penjangkauan, pemeriksaan, pendampingan, pengobatan, dan pengurangan stigma terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) serta populasi kunci. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Selatan, PKBI Kalimantan Selatan, KDS Borneo Plus, Puskesmas, petugas VCT, ODHA, dan Warga Peduli AIDS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banjarmasin dapat dikatakan cukup optimal. Hal ini disebabkan karena kerja sama antar lembaga sudah berjalan melalui pembagian peran dalam screening, penjangkauan populasi kunci, pendampingan ODHA, penyediaan layanan kesehatan, pengobatan ARV, edukasi, dan pengurangan stigma. Kolaborasi juga telah menghasilkan capaian nyata, seperti meningkatnya akses testing, perluasan layanan ARV, bertambahnya layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), serta adanya pendampingan pasien. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum aktifnya KPA Kota Banjarmasin, keterbatasan anggaran, keterlambatan distribusi logistik, perbedaan persepsi data, stigma masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya konsisten. Pihak-pihak yang terlibat sebaiknya meningkatkan koordinasi serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rutin, pengaktifan kembali KPA Kota Banjarmasin, peningkatan ketersediaan sumber daya, transparansi data, serta pelibatan komunitas secara lebih bermakna.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan kolaboratif melalui reaktivasi KPA Kota Banjarmasin, peningkatan kapasitas dan ketersediaan sumber daya, penguatan mekanisme koordinasi dan pertukaran data antaraktor, serta perluasan partisipasi komunitas dalam setiap tahapan program penanggulangan HIV/AIDS guna meningkatkan efektivitas collaborative governance di Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Penanggulangan HIV/AIDS, Kota Banjarmasin