Abstrak

Meningkatnya fenomena gelandangan dan pengemis di Kota Banjarbaru menunjukkan kebutuhan akan fasilitas rehabilitasi sosial yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi juga mampu mendukung proses pemulihan dan pemberdayaan penghuni. Permasalahan utama pada panti sosial eksisting terletak pada terpisahnya fungsi rehabilitasi dan pemberdayaan akibat hubungan ruang yang belum terintegrasi sehingga kesinambungan proses pembinaan belum tercapai secara optimal. Penelitian ini bertujuan merancang Panti Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Banjarbaru melalui pendekatan arsitektur yang mampu mengintegrasikan kedua fungsi tersebut. Perancangan menggunakan metode Architectural Programming untuk merumuskan kebutuhan ruang berdasarkan fakta, isu, tujuan, dan kebutuhan pengguna. Perancangan menghasilkan konsep Rangkul Padu yang diwujudkan melalui penerapan konektivitas fisik, visual, dan sensorik pada skala kawasan. Konektivitas fisik diwujudkan melalui pengelompokan fungsi kawasan dan sistem sirkulasi yang menghubungkan tahapan rehabilitasi hingga pemberdayaan, konektivitas visual diterapkan melalui orientasi pandangan dan identitas lanskap untuk meningkatkan keterbacaan kawasan, sedangkan konektivitas sensorik dihadirkan melalui elemen alam dan pengalaman multisensori yang mendukung kenyamanan serta proses pemulihan penghuni. Dengan demikian, rancangan menghasilkan lingkungan rehabilitatif yang terintegrasi sehingga mampu mendukung keberlangsungan proses rehabilitasi dan pemberdayaan secara berkesinambungan.

Kata Kunci: rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, konektivitas ruang, architectural programming, PPKS

Abstract

The increasing number of homeless people and beggars in Banjarbaru indicates the need for social rehabilitation facilities that function not only as temporary shelters but also as environments supporting residents' recovery and empowerment. The primary issue in existing rehabilitation facilities is the separation of rehabilitation and empowerment functions caused by disconnected spatial organization, resulting in an interrupted rehabilitation process. This study aims to design a Social Rehabilitation and Empowerment Center for Persons with Social Welfare Problems (PPKS) in Banjarbaru through an architectural approach that integrates these functions. The design applies the Architectural Programming method to formulate spatial requirements based on facts, issues, objectives, and users' needs. The proposed design introduces the Rangkul Padu concept through physical, visual, and sensory connectivity at the site scale. Physical connectivity is realized through functional grouping and an integrated circulation system that connects the rehabilitation and empowerment process. Visual connectivity is established through spatial orientation and landscape identity to improve site legibility, while sensory connectivity is created through natural landscape elements and multisensory spatial experiences that enhance comfort and support residents' recovery. Consequently, the proposed design creates an integrated rehabilitative environment that supports the continuity of rehabilitation and empowerment.

Keywords: social rehabilitation, social empowerment, spatial connectivity, architectural programming, PPKS