Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Banjarmasin serta mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya volume kendaraan bermotor yang memicu masalah perparkiran dan urgensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana terdapat kebijakan penyesuaian penurunan tarif roda dua dari Rp 3.000 menjadi Rp 2.000 berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif guna memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan realitas di lapangan. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diolah dengan teknis analisis data interaktif model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Landasan teoretis yang digunakan untuk membedah fenomena ini adalah teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banjarmasin secara umum berjalan cukup baik pada aspek administrasi perizinan dan kontribusi perluasan legalitas titik potensial terhadap capaian target fiskal. Namun, efektivitas penyesuaian tarif baru belum optimal karena masih ditemukan oknum juru parkir resmi yang sepihak menarik tarif lama (Rp 3.000) dan minimnya pemanfaatan pembayaran digital (E-Parkir/QRIS). Faktor penghambat utama meliputi maraknya eksistensi parkir liar akibat keterbatasan wewenang hukum penindakan UPTD Parkir, keterbatasan sarana fasilitas operasional (mobil patroli), rendahnya kesadaran hukum timbal balik antara masyarakat dan juru parkir, serta sistem pengawasan lapangan yang masih cenderung reaktif. Saran dalam penelitian ini adalah UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin perlu meningkatkan intensitas pembinaan dan pengawasan berkala secara mitigatif, melakukan pemerataan pembagian fasilitas atribut identitas resmi juru parkir, mengusulkan sanksi penegakan hukum pidana ringan yang tegas bagi parkir liar dalam regulasi mendatang, serta memperketat izin usaha baru agar wajib menyediakan kantong parkir mandiri demi kelancaran lalu lintas kota.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Parkir