ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Good Government Governance dan Manajemen Risiko terhadap pencegahan fraud realisasi anggaran, serta menguji peran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai variabel mediasi pada satuan kerja Kejaksaan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Government Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud realisasi anggaran. Demikian pula, Manajemen Risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud secara langsung. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang bersifat administratif belum mampu secara efektif menekan potensi kecurangan tanpa didukung oleh sistem pengendalian yang terintegrasi. Namun, Good Government Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAKIP, begitu pula Manajemen Risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAKIP. Selanjutnya, SAKIP terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa SAKIP mampu memediasi secara penuh hubungan antara Good Government Governance dan pencegahan fraud, serta hubungan antara Manajemen Risiko dan pencegahan fraud.

Dengan demikian, SAKIP berperan sebagai mekanisme utama yang menghubungkan penerapan tata kelola dan manajemen risiko dengan efektivitas pencegahan fraud realisasi anggaran. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan SAKIP, integrasi manajemen risiko dalam proses organisasi, serta implementasi Good  Government Governance yang konsisten diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan anggaran sektor publik.

Kata Kunci: Good Government Governance, Manajemen Risiko, SAKIP, Fraud, Anggaran