Penelitian ini membahas kebijakan dan peran Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dalam menjamin kebebasan beragama pada penyelenggaraan Haul Guru Sekumpul sebagai kegiatan keagamaan berskala besar yang menggunakan ruang publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur tata kelola kegiatan keagamaan berskala besar serta menganalisis perannya dalam menjamin kebebasan beragama dengan tetap menjaga ketertiban umum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan pada bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pelayanan publik, dan penggunaan ruang publik. Namun, pengaturan yang berlaku masih bersifat umum dan tersebar, sehingga menimbulkan kekaburan norma mengenai batas kewenangan, penggunaan ruang publik, standar teknis, dan kriteria gangguan ketertiban umum. Peran pemerintah daerah merupakan pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Kewenangan tersebut terbatas pada aspek eksternal, administratif, dan teknis, tanpa mencampuri ajaran atau tata cara ibadah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang menjamin kepastian hukum, proporsionalitas, dan keseimbangan antara kebebasan beragama dengan perlindungan hak masyarakat lainnya.

Kata Kunci: Kebebasan beragama, haul guru sekumpul, ketertiban umum, ruang publik.