Mobilitas harian Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru menuntut layanan transportasi yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis permintaan perjalanan ASN, mengevaluasi penyediaan layanan angkutan kantor eksisting, menghitung Biaya Operasional Kendaraan (BOK), serta menyimulasikan kebutuhan armada optimal berbasis kemampuan fiskal pemerintah. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan data primer dari 212 responden dari 2.950 ASN pada 17 SKPD serta data sekunder operasional armada. Hasil menunjukkan permintaan potensial mencapai 2.617 orang atau 88,7% dari total ASN, sementara layanan eksisting telah beroperasi pada load factor 81,3-88,9%, melampaui standar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar 70-80%. Simulasi menghasilkan Simulasi 6 sebagai skenario terbaik dengan dua opsi target load factor: 66,25% (17 Bus Hino, 51 Hiace, 17 Mitsubishi Canter; 1.734 penumpang per hari; BOK Rp16,60-18,99 miliar per tahun) dan 70% (19 Bus Hino, 51 Hiace, 19 Mitsubishi; 1.832 penumpang per hari; BOK Rp17,67-20,21 miliar per tahun). Namun, pagu anggaran pemerintah sebesar Rp5,5 miliar per tahun hanya mampu menutup 27,2-33,1% dari kebutuhan BOK kedua skenario, sehingga diperlukan strategi implementasi bertahap, diawali skenario target 66,25% sebelum ditingkatkan menuju 70% seiring peningkatan kapasitas fiskal daerah. Temuan ini menjadi dasar perumusan kebijakan angkutan kantor ASN yang lebih realistis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Angkutan Kantor ASN, Biaya Operasional Kendaraan (BOK), Efisiensi Anggaran, Permintaan Perjalanan, Simulasi Armada.