Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran serta pelayanan staf Kelurahan Kertak Baru Ilir terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya UMKM di wilayah Kertak Baru Ilir yang didukung oleh letak strategis kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses pelayanan, pembinaan, dan pendampingan usaha. Dalam konteks tersebut, kelurahan memiliki peran penting dalam melayani dalam perkembangan UMKM dan sebagai unit pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan pelaku UMKM.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Kertak Baru Ilir Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Lurah, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketertiban dan Keamanan, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, serta beberapa pelaku UMKM di wilayah Kertak Baru Ilir. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf Kelurahan Kertak Baru Ilir memiliki peran dan pelayanan terhadap UMKM melalui fungsi sebagai Pintu Gerbang Administratif Pertama, Verifikator, dan Fasilitator. Pelayanan yang diberikan meliputi pengurusan administrasi, pendataanUMKM, dan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pengembangan dan keamanan UMKM. Meskipun demikian, program pembinaan dari kelurahan masih sedikit dan tidak adanya bantuan yang di arahkan untuk pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa setiap staf di Kelurahan Kertak Baru Ilir memiliki peran dan pelayanan mereka masing-masing terhadap pelaku UMKM dan semua itu ditunjukkan dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan UMKM di wilayahnya melalui pelayanan administratif dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, penguatan koordinasi, serta pembinaan yang lebih berkelanjutan agar UMKM dapat berkembang secara lebih mandiri dan berdaya saing.