Perkembangan platform digital berbasis User-Generated Content (UGC) telah menciptakan berbagai peluang dalam penyebaran informasi dan aktivitas ekonomi digital, namun juga menimbulkan permasalahan hukum terkait konten yang dibuat oleh pengguna, seperti pelanggaran hak cipta, hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab platform digital terhadap konten yang beredar dalam sistem yang dikelolanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai tanggung jawab platform digital berbasis UGC di Indonesia saat ini serta merumuskan formulasi pengaturan yang ideal untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab platform digital berbasis UGC di Indonesia menganut model tanggung jawab bersyarat (conditional liability), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023. Namun, pengaturannya masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti fragmentasi regulasi, ketidakjelasan batas tanggung jawab, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan prinsip due diligence, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas platform untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai tanggung jawab platform digital berbasis UGC di Indonesia.