Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan infrastruktur khususnya pembangunan Jalan Ruas Nasional Kalimantan Selatan di Desa Kalumpang berdasarkan perspektif ekologi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder dengan informan penelitian yaitu pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, Pemerintah Desa Kalumpang, tokoh masyarakat, serta masyarakat pengguna jalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembangunan jalan ruas nasional di Desa Kalumpang telah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi lingkungan wilayah lahan basah, namun masih menghadapi berbagai tantangan ekologis dan sosial. Berdasarkan perspektif ekologi pemerintahan Fred W. Riggs, aspek adaptasi terlihat dari upaya pemerintah menyesuaikan pembangunan jalan dengan karakteristik lahan basah melalui penggunaan metode konstruksi tertentu, pemeliharaan berkala, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Sementara itu, aspek seleksi terlihat dari adanya komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan serta keluhan terkait kondisi jalan. Namun demikian, kondisi geografis berupa tanah rawa yang memiliki daya dukung rendah, genangan air saat musim hujan, serta keterbatasan sumber daya menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan infrastruktur. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan jalan di Desa Kalumpang menunjukkan adanya interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan ekologis yang memengaruhi proses pembangunan infrastruktur.

Disarankan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan agar terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pemeliharaan jalan yang sesuai dengan karakteristik lahan basah serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan penggunaan teknologi konstruksi yang lebih adaptif guna mendukung keberlanjutan infrastruktur jalan di wilayah lahan basah. 

Kata Kunci: Ekologi Pemerintahan, Penyelenggaraan, Infrastruktur,

          Pembangunan jalan

This study aims to examine the administration of infrastructure development, particularly the National Road Development Project in South Kalimantan at Kalumpang Village, from the perspective of government ecology. This research employed a qualitative method with a descriptive research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data consisted of primary and secondary sources, with research informants including representatives of the National Road Implementation Agency (BPJN) of South Kalimantan, the Kalumpang Village Government, community leaders, and local residents who utilize the road infrastructure.

The results indicate that the implementation of national road development in Kalumpang Village has been carried out by considering the environmental characteristics of the wetland area; however, it still faces various ecological and social challenges. Based on Fred W. Riggs' government ecology perspective, the adaptation aspect is reflected in the government's efforts to adjust road development practices to wetland conditions through the application of specific construction methods, periodic maintenance, and coordination with village authorities and local communities. Meanwhile, the selection aspect is demonstrated through communication and community participation in conveying needs and concerns regarding road conditions. Nevertheless, geographical conditions such as swampy soil with low bearing capacity, seasonal flooding during the rainy season, and limited resources continue to affect the effectiveness of infrastructure administration. Therefore, the implementation of road development in Kalumpang Village illustrates the interaction between government institutions, local communities, and the ecological environment in shaping infrastructure development processes.

It is recommended that the National Road Implementation Agency of South Kalimantan continuously improve road planning and maintenance strategies that are responsive to wetland characteristics and strengthen coordination with village governments and local communities. In addition, enhanced supervision and the adoption of more adaptive construction technologies are needed to support the sustainability of road infrastructure in wetland areas.

Keywords: Government Ecology, Infrastructure, Administration, Road Development