Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan efisiensi anggaran dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta mengkaji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025. Munculnya berbagai opini masyarakat atas terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2026 tersebut menjadi latar belakang penelitian ini. Kebutuhan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara di tengah keterbatasan fiskal, sekaligus merealisasikan program prioritas nasional yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang melatar belakangi terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2026 tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta mendukung pelaksanaan program MBG. Namun, dari perspektif hukum tata negara, terdapat potensi konflik norma antara Instruksi Presiden dan Undang-Undang APBN, mengingat perubahan alokasi anggaran seharusnya melalui mekanisme legislasi bersama DPR. Implikasi hukum dari kebijakan ini mencakup peningkatan efisiensi belanja negara, tetapi juga menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, berkurangnya fungsi pengawasan legislatif, serta potensi ketidakefisienan dalam implementasi apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diperlukan sinkronisasi kebijakan antara instrumen eksekutif dan legislatif agar efisiensi anggaran dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Kata Kunci (keyword) : Efisiensi Anggaran, Makan Bergizi Gratis, Instruksi Prsiden