Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan Kota Banjarmasin yang dikenal dengan potensinya sebagai kota berbasis sungai. MeskipunPemerintahKotaBanjarmasintelahmenetapkanprioritaspengembangan destinasi ini melalui Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2016, pelaksanaannya masihmenghadapiberbagaitantangandilapanganterkaitinfrastruktur,koordinasi antaraktor, dan tingkat partisipasi dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, pendekatan collaborative governance sangat diperlukan untuk mensinergikan peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat setempat guna memastikan pengembangan pariwisata tersebut berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai implementasi governance dalam pengembangan wisata susur sungai di Zona Utara Kota Banjarmasin. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci, seperti Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), pelaku UMKM, motoris kelotok, serta pengunjung. Proses pengumpulan data lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dilaksanakan selama periode waktu tiga bulan. Untuk pengujian keabsahan data menggunakan mekanisme triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Proses analisis data meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian berdasarkan analisis model Ansell dan Gash menunjukkan bahwa proses Collaborative Governance telah memberikan beberapa capaian nyata, meskipun belum sepenuhnya optimal. Otoritas pemerintah daerah telah berhasil menyelesaikan konflik kelembagaan dengan merangkul secara resmi 88 motoris kelotok. Temuan: Keberadaan wisata susur sungai zona utara memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui aktivitas wisata susur sungai.

KataKunci:CollaborativeGovernance;KotaBanjarmasin;Pariwisata;Wisata Susur Sungai.