ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan akses masuk sekolah, tetapi juga dengan kehadiran pemerintah daerah dalam memastikan layanan pendidikan yang setara dan sesuai kebutuhan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori pemerintahan Ndraha sebagai landasan utama, terutama mengenai hubungan antara pemerintah dan yang-diperintah dalam pemenuhan jasa publik dan layanan civil. Teori peran Biddle digunakan sebagai kerangka analisis pendukung melalui lima dimensi, yaitu people, behavior, expectation, evaluation, dan cognition. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, kepala sekolah, Guru Pembimbing Khusus, dan orang tua di SD Gadang 2 dan SDN Teluk Dalam 1 Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin telah menjalankan perannya melalui komunikasi kebijakan, pembinaan, koordinasi, pendataan Guru Pembimbing Khusus, pelatihan, dukungan fasilitas, dan monitoring sekolah. Namun, peran tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan teknis sekolah. Persoalan yang masih ditemukan meliputi kompetensi guru, media pembelajaran, fasilitas, layanan asesmen, dan koordinasi dengan pihak pendukung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Kota Banjarmasin sudah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antaraktor agar pendidikan inklusif mampu memberikan layanan yang setara dan sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Kata kunci: Ilmu Pemerintahan; pemerintah daerah; pendidikan inklusif; anak berkebutuhan khusus; pelayanan publik