Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Banjarmasin, menguraikan alur penyetoran hasil pungutan hingga masuk ke Kas Daerah, serta mengidentifikasi kendala operasional beserta upaya penyelesaiannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Bendahara Penerimaan DLH serta studi dokumentasi terhadap peraturan daerah, peraturan wali kota, dan bukti tagihan PDAM Bandarmasih, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan retribusi dilaksanakan melalui kemitraan teknis antara DLH dan PDAM Bandarmasih berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 dan  Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2025, dengan besaran tarif yang bersifat tetap (flat) per klasifikasi objek retribusi dan sama sekali tidak dipengaruhi oleh volume pemakaian air. Berdasarkan karakteristik kewenangan penetapan yang sepenuhnya berada pada pemerintah daerah, mekanisme ini digolongkan sebagai penerapan official assessment system, sementara peran PDAM terbatas sebagai pelaksana teknis penagihan dan penyaluran dana. Penyetoran dana berlangsung melalui empat tahap hingga masuk ke Kas Umum Daerah, namun praktik rekonsiliasi bulanan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan penyetoran satu hari kerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 . Kendala lain yang ditemukan meliputi persepsi ketimpangan tarif dan rendahnya kesadaran masyarakat atas komponen retribusi dalam tagihan air. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi, evaluasi tarif berkala, dan perbaikan jadwal rekonsiliasi penyetoran.