Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sumber yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah, namun implementasi Opsen PKB sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengubah struktur penerimaan pajak daerah. Penelitian Sebelumnya umumnya berfokus pada realisasi, efektivitas, dan kontribusi penerimaan PKB. Kajian ini masih minim dalam menganalisis proyeksi penerimaan serta membandingkan struktur penerimaan sebelum dan sesudah penerapan Opsen PKB. Penelitian ini menggabungkan analisis tren linear sederhana dengan analisis komparatif terhadap penerimaan PKB dan Opsen PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan penerimaan PKB, proyeksi penerimaan PKB, serta perubahan struktur setelah penerapan Opsen PKB di UPPD Samsat Banjarmasin I. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari periode 2020 hingga 2025, yang di analisis melalui metode tren linear sederhana serta analisis komparatif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,39% per tahun. Proyeksi penerimaan untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp125.646.511.829 dengan nilai R² sebesar 0,8885. Implementasi Opsen PKB tidak secara signifikan mengurangi total penerimaan, namun mengubah distribusi penerimaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota melalui mekanisme yang lebih cepat dan transparan.