Peredaran kosmetik ilegal di Kota Banjarmasin terus berkembang dan beralih ke platform digital, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat akibat kandungan bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yang terdapat dalam produk tanpa Izin Edar (IE) dari BPOM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Kota Banjarmasin, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam proses penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara langsung dengan PPNS BBPOM di Banjarbaru dan Satreskrim Polresta Banjarmasin, serta didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara sinergis antara Polresta Banjarmasin melalui teknik undercover buy dan BBPOM di Banjarbaru melalui penyidikan oleh PPNS, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat lima kasus yang telah berkekuatan hukum tetap dalam rentang 2022 hingga awal 2025, namun sanksi yang dijatuhkan dinilai belum memberikan efek jera yang optimal karena sebagian besar putusan hanya menjatuhkan denda yang jauh dari batas maksimum yang diancamkan undang-undang. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah PPNS, kapasitas laboratorium, ketiadaan pengawasan digital secara real-time, sulitnya melacak jaringan distribusi antarpulau, serta rendahnya literasi hukum dan kesehatan masyarakat. Upaya penanggulangan yang dilakukan antara lain program edukasi "Cek KLIK" dan penggunaan petugas perempuan dalam operasi penyamaran.