ABSTRAK 

Muliadi Hapani, 2026. IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK PADA KANTOR CAMAT SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus pada Seksi Pelayanan, Perekonomian, & Kesejahteraan Sosial). Di bawah bimbingan Gazali Rahman. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip-prinsip Good Governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, serta inklusivitas, dalam pelayanan administrasi publik pada Kantor Camat Sungai Tabukan, khususnya pada Seksi Pelayanan, Perekonomian, dan Kesejahteraan Sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap aparatur kecamatan serta masyarakat pengguna layanan. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi dan member check. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi prosedur, kepatuhan terhadap SOP, dan mekanisme pertanggungjawaban administratif telah berjalan relatif baik, sehingga layanan seperti SKKM, rekomendasi nikah, dan dokumen kependudukan dapat diproses secara terbuka dan dapat ditelusuri. Namun, keterbatasan SDM, fasilitas, dan infrastruktur digital menyebabkan efektivitas dan efisiensi pelayanan masih bersifat kondisional dan bergantung pada aktor kunci. Partisipasi masyarakat telah difasilitasi melalui forum dan kanal umpan balik, tetapi masih didominasi oleh perantara desa sehingga pelibatan langsung warga belum optimal. Dari sisi supremasi hukum dan inklusivitas, pelayanan telah berlandaskan regulasi dan bersifat nondiskriminatif, meskipun masih terdapat ketimpangan akses dan kecepatan layanan antarwilayah. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan, budaya kerja internal, dan keberadaan SOP, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan SDM, sarana, dan sistem informasi yang belum terintegrasi. 

Disimpulkan bahwa implementasi Good Governance dalam pelayanan administrasi publik di Kecamatan Sungai Tabukan telah berjalan secara fungsional, tetapi belum sepenuhnya terkonsolidasi secara sistemik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, perbaikan fasilitas, integrasi sistem akuntabilitas dan transparansi berbasis data, serta perluasan kanal partisipasi warga guna mewujudkan pelayanan administrasi publik yang lebih profesional, adil, dan berkelanjutan. 

Kata kunci: Good Governance; Pelayanan Publik; Kecamatan; Tata Kelola; Inklusivitas.