Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai melalui aplikasi Coretax pada Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan staf Bagian Keuangan, dan dokumentasi selama kegiatan magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu penyusunan rekapitulasi data gaji pegawai secara manual menggunakan Microsoft Excel yang memuat komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan struktural, tunjangan beras, dan iuran pensiun, kemudian data tersebut diimpor secara massal ke dalam aplikasi Coretax melalui me nu e-Bupot untuk diterbitkan sebagai bukti potong. Penyetoran PPh Pasal 21 dilaksanakan melalui koordinasi antara Bagian Keuangan RSUD Ulin Banjarmasin, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bank Kalsel, dan selalu dilaksanakan tepat waktu tanpa pernah mengalami keterlambatan. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai secara mandiri melalui akun Coretax pribadi. Kendala yang dihadapi meliputi kelambatan sistem pada awal implementasi Januari 2025, munculnya error kode 9999 akibat ketidaksesuaian NIK, serta sebagian data yang gagal terinput. Secara umum, pelaksanaan PPh Pasal 21 di RSUD Ulin Banjarmasin telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Coretax, e-Bupot, Pemotongan Pajak, RSUD Ulin Banjarmasin