DIGITAL LIBRARY



JUDUL:IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
PENGARANG:MUHAMMAD ROBIT BIANA NOOR
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2026-08-15


ABSTRAK

Muhammad Robit Biana Noor, 2210411210006. Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. Di bawah bimbingan Avela Dewi

 

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan penyaluran dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. Penyaluran dana hibah merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan melalui bantuan kepada lembaga atau organisasi yang memenuhi persyaratan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penyaluran dana hibah serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin dan beberapa lembaga penerima dana hibah. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin secara umum telah berjalan cukup baik. Proses penyaluran hibah telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan dan pengusulan, penganggaran dan penetapan, pelaksanaan dan pencairan, serta pertanggungjawaban. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Kendala yang ditemukan antara lain masih kurangnya pemahaman sebagian penerima hibah terhadap penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), ketidaklengkapan administrasi, keterlambatan dalam proses pencairan dana hibah, serta penyesuaian jumlah dana hibah dengan kemampuan anggaran daerah. Selain itu, kompleksitas proses birokrasi dan keterbatasan sumber daya juga turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, dana hibah, kesejahteraan rakyat, SIPD, George C. Edwards III

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI