ABSTRAK

Penelitian ini didorong oleh adanya fenomena penuaan penduduk di Indonesia yang memberikan tekanan terhadap kesiapan kelembagaan Dinas Sosial. Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan absolut lansia mencapai 80,85% (2010-2020). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kewenangan Dinas Sosial dalam pengelolaan PPRSLU serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi latar belakang pengaruhnya.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dijadikan sebagai kerangka analisis utama dalam mengkaji data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi kewenangan Dinas Sosial beragam. Fasilitasi berjalan baik, pengawasan cukup berjalan, namun pembinaan masih lemah. Berdasarkan teori Hadjon, kewenangan Dinas Sosial termasuk delegasi tetapi tidak dijalankan penuh sehingga terjadi kekosongan tanggung jawab. Faktor internal meliputi keterbatasan SDM, anggaran, dan sarana mobilitas. Faktor eksternal meliputi koordinasi lintas sektor terbatas, regulasi ambigu, dan perubahan struktur organisasi. Penelitian menyimpulkan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan belum sepenuhnya siap secara kelembagaan.

Kata Kunci: Kewenangan, Dinas Sosial, PPRSLU, Lansia, Teori Hadjon.