Implementasi Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Pelayanan Wajib Pajak Kota Banjarbaru. Oleh: Mutia Khafiz. Pembimbing: Melinda Wijaya.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji pelaksanaan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam pelayanan wajib pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari pegawai BPPRD Kota Banjarbaru serta data sekunder yang berasal dari dokumen dan peraturan terkait BPHTB. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutan BPHTB telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan berkas, pemeriksaan administrasi, verifikasi, validasi, pembayaran, hingga penerbitan bukti validasi sesuai ketentuan yang berlaku. Implementasi prosedur tersebut didukung oleh penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan daerah sehingga pelayanan dapat berlangsung secara tertib dan akuntabel. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa hambatan, antara lain ketidaklengkapan persyaratan administrasi, rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur BPHTB, gangguan sistem informasi, serta kendala koordinasi dengan instansi terkait. 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, diperlukan optimalisasi digitalisasi layanan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan berbagai upaya tersebut, pelayanan BPHTB diharapkan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian bagi wajib pajak.

Kata Kunci: BPHTB, Pemungutan Pajak Daerah, Pelayanan Wajib Pajak, BPPRD, Banjarbaru.