Muhammad Fathra Ramadhan, Juni 2026. PERBANDINGAN YURIDIS AKSESIBILITAS DOKUMEN PRA-LEGISLASI DALAM MEWUJUDKAN MEANINGFUL PARTICIPATION: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN INGGRIS Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman. Pembimbing Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas urgensi keterbukaan informasi dan partisipasi publik sebagai instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan yang demokratis, dengan menitikberatkan pada proses pembentukan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan tipe penelitian perbandingan hukum (comparative legal research), yang membandingkan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Inggris. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah pengaturan hukum yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, sekaligus mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam implementasinya di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (beserta perubahannya), pelaksanaannya masih terbatas dan belum efektif dalam mendorong partisipasi publik secara substansial. Sebaliknya, Inggris telah menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan dan konsultasi publik secara sistematis dalam proses legislasi, sebagaimana diatur dalam Freedom of Information Act 2000 dan dokumen Consultation Principles. Penelitian ini menawarkan solusi normatif yang meliputi penguatan pengawasan kelembagaan, kewajiban publikasi naskah akademik dan RUU secara terbuka, serta mekanisme konsultasi publik berbasis teknologi digital. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan praktik baik dari sistem Inggris secara selektif dan kontekstual, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kualitas proses legislasi dan mendorong partisipasi publik yang bermakna sebagai fondasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan demokratis.

Kata Kunci: keterbukaan informasi, dokumen pra-legislasi, perbandingan hukum.