Struktur pemerintahan desentralistik menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki daya dukung fiskal yang kuat melalui pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu instrumen pajak provinsi yang sangat krusial edalam struktur PAD. Namun, capaian realisasi kas belum sepenuhnya mencerminkan kualitas penerimaan jika tidak diukur terhadap kapasitas potensi dari objek kendaraan yang tersedia.

            Peneltian ini bertujuan untuk : (1) mengidentifikasi pola perubahan realisasi PAD dan PKB, (2) menghitung persentase kontribusi PKB terhadap PAD, serta (3) mengestimasi kapasitas potensi fiskal PKB yang belum tergarap di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2014-2018.

            Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder periode 2014-2018 yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data dilakukan dengan menghitung laju pertumbuhan ekonomi fiskal, rasio konstribusi (menggunakan kriteria Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM), serta mengestimasi potensi berdasarkan selisih jumlah kendaraan terdaftar dan pembayar pajak.

            Penelitian menunjukkan bahwa realisasi PAD bergerak fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi pada 2018 (25,28%) dan terendah pada 2015 (-7,38%) akibat perlambatan sektor pertambangan. Sebaliknya, realisasi PKB konsisten meningkat setiap tahun, dari Rp547,52 miliar (2014) menjadi Rp681,05 miliar (2018). Rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD selama lima tahun mencapai 20,88%, yang diklasifikasikan dalam kategori sedang. Dari sisi potensi, ditemukan tingkat ketidakpatuhan yang masif berkisar antara 432 ribu hingga 498 ribu unit kendaraan per tahun yang belum membayar pajak. Kapasitas potensi teoritis PKB berada pada kisaran Rp673 miliar hingga Rp804 miliar per tahun, dengan rasio efektivitas pemungutan realisasi terhadap potensi baru mencapai 79% hingga 84%.

            Pemungutan PKB di Kalimantan Selatan dinilai memiliki efektivitas yang tinggi namun masih menyisakan ruang fiskal (kesenjangan potensi) yang cukup besar. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan tunggakan melalui perluasan layanan Samsat Keliling, inovasi pembayaran digital, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan koordinasi lintas instansi termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Kontribusi, Estimasi Potensi, Efektivitas Pemungutan.