Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi disabilitas dalam mengawal implementasi kebijakan aksesibilitas di Kota Banjarmasin serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses tersebut. Banjarmasin sebagai Kota Inklusi menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan regulasi yang ada dengan realitas kebutuhan infrastruktur bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari organisasi disabilitas serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran organisasi disabilitas telah berjalan pada tahap perencanaan kebijakan dan advokasi awal, namun keterlibatan mereka cenderung terputus pada tahap pelaksanaan dan evaluasi akhir. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kurangnya koordinasi antar-instansi, responsivitas pemerintah yang belum optimal terhadap aspirasi organisasi, serta standar teknis fasilitas publik yang sering kali tidak memenuhi kebutuhan nyata di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawalan kebijakan memerlukan partisipasi substantif dan berkelanjutan dari organisasi disabilitas dalam setiap siklus kebijakan untuk memastikan terwujudnya kota yang benar-benar aksesibel dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Organisasi Disabilitas, Kebijakan Publik, Kota Inklusi.