DIGITAL LIBRARY
| JUDUL | : | Efektivitas Sistem Pengawasan Pajak Air Permukaan dalam Meningkatkan Identifikasi Wajib Pajak Sektor Usaha pada UPPD Banjarmasin I | |
| PENGARANG | : | MUHAMMAD ADITYA ADITAMA | |
| PENERBIT | : | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | |
| TANGGAL | : | 2026-08-27 |
ABSTRAK
Muhammad Aditya Aditama. 2026. Efektivitas Sistem Pengawasan Pajak Air Permukaan dalam Meningkatkan Identifikasi Wajib Pajak Sektor Usaha pada UPPD Banjarmasin I. Tesis. Program Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Asmu'i
Identifikasi wajib pajak air permukaan yang akurat merupakan prasyarat penting dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kenyataannya, masih terdapat potensi pengguna air permukaan yang belum teridentifikasi sebagai wajib pajak sehingga menyebabkan kesenjangan antara potensi objek pajak dan data administrasi perpajakan yang tersedia. Penelitian ini bertujuan menganalisis Efektivitas Sistem Pengawasan Pajak Air Permukaan dalam Meningkatkan Identifikasi Wajib Pajak Sektor Usaha pada UPPD Banjarmasin I serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi sumber. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas pejabat dan pegawai UPPD Banjarmasin I, instansi terkait, serta pelaku usaha pengguna air permukaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pajak air permukaan dalam meningkatkan identifikasi wajib pajak sektor usaha pada UPPD Banjarmasin I belum berjalan efektif. Pengawasan yang dilakukan belum mampu mengidentifikasi seluruh pengguna air permukaan yang berpotensi menjadi wajib pajak. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia pengawas, belum terintegrasinya data perizinan Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA) dengan basis data perpajakan daerah, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berbagai faktor tersebut menyebabkan proses identifikasi wajib pajak berlangsung secara parsial sehingga masih ditemukan potensi pajak yang belum tercatat dalam administrasi perpajakan daerah.
Penelitian ini merekomendasikan agar UPPD Banjarmasin I memperkuat integrasi data perizinan dan perpajakan melalui kerja sama dengan instansi terkait, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas dalam pengawasan, serta mengembangkan mekanisme pengawasan yang berbasis data dan dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi identifikasi wajib pajak sektor usaha, memperluas basis pajak daerah, dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan.
Kata kunci: efektivitas pengawasan, pajak air permukaan, identifikasi wajib pajak, integrasi data, UPPD Banjarmasin I.
| NO | DOWNLOAD LINK |
| 1 | FILE 1 |
File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI