Dea Selvi Rahmayanti, 2210413320047. “Implementasi Kebijakan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin”. Dibimbing oleh Siti Hamidah.

Transformasi digital dalam pelayanan publik mendorong penerapan e-government melalui program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Meskipun telah diimplementasikan di Kota Banjarmasin, tingkat aktivasi IKD masih belum mencapai target pemerintah pusat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan IKD serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang mencakup enam indikator utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Banjarmasin telah terlaksana melalui kegiatan sosialisasi, pelayanan jemput bola, serta kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, kecamatan, sekolah, dan UPTD. Keberadaan program IKD dinilai mampu memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi masyarakat dalam mengakses identitas kependudukan secara digital. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung, gangguan jaringan internet, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, serta sosialisasi yang belum merata.

Untuk mengoptimalkan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diperlukan peningkatan sosialisasi program, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, serta optimalisasi sumber daya manusia. Selain itu, peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan administrasi kependudukan digital diperlukan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan