Dhiya’ul Akbar. NIM 2341213310002. Tahun 2026. Doktor Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Desain Kebijakan Pascapenanganan Permukiman Kumuh di Area Perkotaan Banjarbaru. Pembimbing: Bapak Prof. Dr. Ir. Iphan Fitrian Radam, S.T., M.T., IPU., AER. selaku promotor, Bapak Dr. Eng. Ar. Akbar Rahman, S.T., M.T., selaku ko-promotor dan Ibu Dr. Ira Mentayani, S.T., M.T., selaku ko-promotor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan desain kebijakan pascapenanganan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Secara khusus, penelitian ini mengkaji pengaruh kualitas infrastruktur permukiman, penataan ruang terbuka hijau (RTH), serta pengelolaan air minum, air limbah, dan persampahan terhadap kondisi lingkungan dan sosial pasca penanganan permukiman kumuh. Tujuan akhir penelitian ini adalah menghasilkan model kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar pengendalian keberlanjutan kawasan permukiman kumuh di perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). Lokasi penelitian dilakukan di Kawasan Sungai Kemuning, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 125 masyarakat yang tinggal dan merasakan langsung dampak penanganan permukiman kumuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan SmartPLS untuk menguji model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model), termasuk uji validitas, reliabilitas, serta pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel eksogen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi lingkungan dan sosial pasca penanganan permukiman kumuh. Variabel yang paling dominan adalah kualitas infrastruktur, diikuti oleh penataan RTH, serta pengelolaan air minum, air limbah, dan persampahan. Model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang cukup kuat dengan nilai R-square sebesar 0,630 dan memiliki daya prediksi yang baik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan kawasan permukiman kumuh sangat dipengaruhi oleh integrasi antara infrastruktur, aspek ekologis, dan sistem pengelolaan lingkungan, sehingga kebijakan pasca penanganan perlu difokuskan pada pemeliharaan infrastruktur, penguatan RTH, serta pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Infrastruktur, Kebijakan PascaPenanganan, Permukiman Kumuh,  Ruang Terbuka Hijau, SEM-PLS.