ABSTRAK

Ayu Nurfila Sari, 2420419320025, 2026 ’’Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin’’

Dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Budi Suryadi, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pegawai Dinas Sosial Kota Banjarmasin, pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, masyarakat, dan pengemis. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, sedangkan hasil penelitian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 telah dilaksanakan melalui usaha preventif, responsif, rehabilitatif, dan represif, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Standar dan sasaran kebijakan telah memiliki dasar yang jelas, komunikasi antarorganisasi berjalan cukup baik, serta karakteristik agen pelaksana dan disposisi pelaksana telah mendukung implementasi kebijakan. Sementara itu, aspek sumber daya masih menghadapi keterbatasan jumlah sumber daya manusia. Kondisi sosial dan ekonomi juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, terutama kebiasaan sebagian masyarakat memberikan uang secara langsung kepada pengemis serta keterbatasan pekerjaan, kondisi kesehatan, usia, dan keterampilan kelompok sasaran yang menyebabkan sebagian gelandangan dan pengemis kembali ke jalan.

Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan terdiri atas keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah, sulitnya mengubah pola pikir dan kebiasaan sebagian gelandangan dan pengemis, serta adanya penolakan dan upaya menghindari petugas dalam pelaksanaan penertiban.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, serta penanganan sosial dan ekonomi yang lebih terpadu dan berkelanjutan agar implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial, Peraturan Daerah, Kesejahteraan Sosial.

Top of FormBottom of Form