Program Pemberdayaan Industri Halal adalah inisiatif yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin sejak tahun 2017 untuk membantu pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di sektor makanan dan minuman dalam mengurus sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan implementasi Program Pemberdayaan Industri Halal oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terhadap IKM bidang makanan dan minuman. Untuk memperoleh data, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, dengan teknik wawancara, pengamatan langsung, serta penelusuran dokumen. Data yang terkumpul kemudian diolah memakai model analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Kajian atas pelaksanaan kebijakan dalam studi ini didasarkan pada kerangka teori Mazmanian dan Sabatier, yang meninjau sisi kompleksitas masalah, kemampuan kebijakan mengatur pelaksanaan, serta kondisi lingkungan di luar kebijakan itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan Industri Halal telah dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi, konsultasi, pendampingan, seleksi atau audit, pembiayaan, hingga sertifikasi halal. Faktor pendukung implementasi program meliputi: (1) dukungan pembiayaan sertifikasi halal oleh pemerintah daerah; (2) ketersediaan Pendamping Proses Produk Halal (PPH); dan (3) koordinasi serta kerja sama dengan BPJPH dan lembaga terkait. Adapun faktor penghambat implementasi program meliputi: (1) Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Kewajiban dan Manfaat Sertifikasi Halal, (2) Keterbatasan Jangkauan Informasi dan Sosialisasi Program, dan (3) Ketidaksiapan Pelaku Usaha dalam Memenuhi Persyaratan Sertifikasi Halal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi program terlaksana dengan cukup baik dalam membantu IKM makanan dan minuman memperoleh sertifikasi halal.