ABSTRACT

Khairul Mu’min 2210413210037 Regional Government Strategy in Flood Disaster Managmenet Through BPBD in Wetland Areas in Kurau District, Tanah Laut Regency, 2026 Supervised by Siti Hamidah

The annual flood disaster in the wetland area of Kurau District is a complex phenomenon requiring integrated governance. This study aims to analyze the strategy of the Tanah Laut Regency Government through BPBD from an institutional design perspective and evaluate its implications for the socio-economic resilience of the community. Using a descriptive qualitative approach, primary data were gathered purposively from key informants representing all levels of the collaborative governance pyramid, supported by field observations and documentation studies. Data analysis was conducted inductively through data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results indicate that the Contingency Plan Document is available, but its implementation faces structural constraints. Village actor involvement is still limited to downstream socialization, while macro long-term planning is dominated by regency agencies. The crisis coordination forum runs solidly at the micro level, but remains vulnerable to logistics accumulation due to the sporadic movements of external political parties outside the official BPBD command. The ground rules are rigid as they depend on the legality of the Regent's Decree and are hindered by vertical jurisdictional boundaries with the central ministry for river normalization, leading to a split in public information transparency. Consequently, logistics distribution is not yet adaptive to overcoming the geographical barriers of remote areas, triggering domestic food crises and crop failures that eliminate agricultural input capital. This limited protection forces the community to mobilize independent capacity for joint action through modifying planting calendars using short-duration rice varieties and elevating wooden stilt houses to remain in place.

Recommendations include the procurement and placement of motorized klotok boat fleets at the sub-district level by BPBD to break the geographical isolation of remote areas during peak emergency crises. Lastly, sub-district and village governments are advised to allocate Village Funds for the procurement of communal hydraulic mechanical jacks to facilitate independent structural adaptation initiatives for residents' stilt houses

.

Keywords: Local Government Strategy, Flood Management, Wetlands, Institutional Design, Outcomes.

ABSTRAK

Khairul Mu’min 2210413210037 Strategi Pemerintah daerah Dalam Penangulanggan Bencana Banjir Melalui BPBD Di Kawasan Lahan Basah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah laut, 2026 Dibimbing oleh Siti Hamidah.

Bencana banjir tahunan di kawasan lahan basah Kecamatan Kurau merupakan fenomena kompleks yang memerlukan tata kelola terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui BPBD ditinjau dari desain institusional serta mengevaluasi implikasinya terhadap ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data primer dihimpun secara purposive dari informan kunci yang mewakili seluruh lapisan piramida tata kelola kolaboratif, didukung oleh observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis data dikerjakan secara induktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian menunjukkan bahwa Dokumen Kajian Kontingensi telah tersedia, namun implementasinya mengalami kendala struktural. Pelibatan aktor desa masih terbatas pada sosialisasi hilir, sementara perencanaan makro jangka panjang didominasi instansi kabupaten. Forum koordinasi kedaruratan berjalan solid di tingkat mikro, tetapi rentan penumpukan logistik akibat pergerakan sporadis aktor eksternal partai politik di luar komando resmi BPBD. Aturan main bersifat kaku karena bergantung pada legalitas Surat Keputusan Bupati dan terbentur sekat wewenang vertikal kementerian pusat untuk normalisasi sungai, sehingga memicu pembelahan transparansi informasi publik. Implikasinya, distribusi logistik belum adaptif menembus hambatan geografis pedalaman yang memicu krisis pangan domestik, serta gagal panen persawahan yang melenyapkan modal input tani. Keterbatasan proteksi ini memaksa komunitas memobilisasi kapasitas aksi bersama swadaya melalui rekayasa kalender tanam padi genjah dan dongkrak rumah panggung kayu untuk menetap.

Saran diberikan meliputi pengadaan dan penyiagaan armada perahu klotok mesin di tingkat kecamatan oleh BPBD guna memutus isolasi geografis pedalaman saat puncak krisis darurat. Terakhir, aparatur kecamatan dan desa disarankan mengalokasikan Dana Desa untuk pengadaan alat dongkrak mekanis hidrolik komunal guna memfasilitasi inisiatif adaptasi struktural mandiri rumah panggung warga.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Daerah, Penanggulangan Banjir, Lahan Basah, Institutional Design, Outcomes.