Studi ini membahas mekanisme sistem official assessment dalam pemungutan Pajak Alat Berat di UPPD Banjarmasin II. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji alur kerja serta penerapan sistem official assessment padaa proses pemungutan Pajak Alat berat (PAB) di UPPD Banjarmasin II. Penelitian ini dilakukan mengingat UPPD Banjarmasin II baru mulai memungut Pajak Alat Berat (PAB) pada tahun 2024 setelah berlakunya ketentuan yang memisahkan Pajak Alat Berat (PAB) dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).  Metode yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu data berupa informasi mengenai mekanisme pemungutan Pajak Alat Berat yang diperoleh melalaui wawancara dengan pegawai/fiskus yang melakukan pemungutan pajak Alat Berat di UPPD Banjarmasin II serta data yang diperoleh melalui sumber lainnya seperti peraturan perundang-undangan, buku perpajakan daerah yang berkaitan dengan sistem pemungutan pajak dan Pajak Alat Berat (PAB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) di UPPD Banjarmasin melalui beberapa tahapan, yaitu pendataan dan identifikasi objek pajak, penetapan besarnya pajak terutang, pembayaran, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta pelaporan dan pengawasan. Secara umum, mekanisme pemungutan telah dilaksanakan sesuai dengan sistem official assessment yang menjadi sistem pemungutan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam pendataan, pemutakhiran basis data, dan pengawasan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Alat Berat (PAB).