ABSTRAK

Ardiansyah. (2026). Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Di Ukpbj Kabupaten Kotabaru Dalam Perspektif Good Governance (Analisis Dimensi Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi, Independensi, Dan Pengawasan). Tesis. Universitas Lambung Mangkurat. Di bawah bimbingan Budi Suryadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tata kelola pengadaan barang dan jasa di UKPBJ Kabupaten Kotabaru pada tahap perencanaan, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak ditinjau dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengidentifikasi faktor kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaannya, khususnya terkait independensi dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur terhadap informan kunci yang terdiri dari 8 orang yakni UKPBJ, PPK, Pokja, Administrator LPSE dan Inspektorat, serta didukung oleh studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas telah terfasilitasi secara administratif melalui sistem elektronik seperti SIRUP dan SPSE, namun belum sepenuhnya substantif, terutama pada aspek spesifikasi teknis dan kualitas hasil pekerjaan. Efisiensi pengadaan cenderung bersifat administratif melalui dominasi e-purchasing, sementara independensi aktor masih menghadapi tekanan tidak langsung. Pengawasan telah berjalan secara berlapis, tetapi belum optimal karena keterbatasan kapasitas. Dalam perspektif kelembagaan, pelaksanaan pengadaan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal, tetapi juga oleh aturan informal, struktur organisasi, serta logika tindakan aktor. Kesimpulan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif dan praktik empiris tata kelola pengadaan. Oleh karena itu, disarankan peningkatan kualitas perencanaan, penguatan pengawasan kontrak, pembatasan e-purchasing secara selektif, serta peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan berbasis risiko.

Kata kunci: tata kelola, pengadaan barang dan jasa, transparansi, akuntabilitas, kelembagaan